Kades di Lumajang Mukai Keluhkan Pemangkasan Dana Desa dari Pusat Hingga 80 Persen

- Penulis Berita

Thursday, 22 January 2026 - 23:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Babakan M. Rifal Andrianto

Kepala Desa Babakan M. Rifal Andrianto

Lumajang, satu Detik – Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas transfer Dana Desa (DD) hingga 70 sampai 80 persen, dari pagu anggaran mulai menuai keluhan kepala desa di Kabupaten Lumajang.

Kepala Desa Babakan, Kecamatan Padang, Moch. Rifal Andrianto mengungkapkan, pemangkasan Dana Desa tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama masyarakat.

“Desa Babakan tahun ini hanya menerima Dana Desa sekitar Rp 300 juta. Setelah dikurangi untuk biaya program lainnya, hanya tersisa sekitar Rp 100 juta untuk pembangunan fisik,” ungkap Rifal, Kamis (22/1/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai, kewenangan desa dalam mengelola Dana Desa semakin terbatas, akibat kebijakan tersebut.

Menurutnya, dana yang tersisa belum mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan secara optimal.

“Ini saja namanya Dana Desa, tapi kita tidak punya kewenangan secara merdeka 100 persen mengelola anggaran, dari sisa Rp 300 juta itu,” ujarnya.

Meski demikian, Rifal memastikan sejumlah program prioritas seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan honor kader posyandu masih dapat terpenuhi.

“Kalau BLT, honor kader posyandu, dan program lain masih aman. Tapi yang terdampak besar adalah pembangunan fisik desa,” jelasnya.

Ia menambahkan, berkurangnya Dana Desa membuat pelaksanaan visi dan misi kepala desa tidak berjalan maksimal.

Pembangunan infrastruktur desa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, terpaksa ditunda.

“Yang terdampak itu pembangunan fisik yang menjadi tanggung jawab kepala desa. Akhirnya visi misi kades jadi amburadul,” keluhnya.

Ia bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam asosiasi kepala desa berharap dapat berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pemerintah pusat, terkait kebijakan tersebut.

Mereka meminta adanya alternatif sumber pendanaan lain untuk mendukung pembangunan desa.

“Kalau Dana Desa berkurang signifikan, paling tidak ada anggaran lain seperti BKK atau pokir dewan yang bisa masuk ke desa. Bahkan dana dusun Rp 50 juta per tahun dikali tiga tahun hanya Rp 150 juta, itu pun masih kurang,” pungkasnya.(Har)

Facebook Comments Box

Penulis : Hariyanto

Editor : MJ Choir

Berita Terkait

Integritas Jadi Kunci Tata Kelola Desa, Bupati Lumajang Tekankan Komitmen Aparatur
Bunda Indah : Kolaborasi Jadi Kunci Penguatan Mutu Pendidikan di Lumajang
Penguatan Kepala Sekolah di Lumajang, Upaya Mendorong Pendidikan Usia Dini Lebih Terarah
Waspada, Gunung Semeru di Lumajang Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.100 Meter
Komunitas di Lumajang Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan
Modernisasi Pertanian Lumajang Beralih ke Reformasi Sistem Produksi
Generasi Muda Ubah Wajah Pertanian Lumajang Lewat Brigade Pangan
Kodim 0821 bersama Pusterad Mabes TNI AD Berikan Cinderamata kepada Awak Media di Lumajang

Berita Terkait

Tuesday, 7 April 2026 - 17:17 WIB

Integritas Jadi Kunci Tata Kelola Desa, Bupati Lumajang Tekankan Komitmen Aparatur

Tuesday, 7 April 2026 - 17:13 WIB

Bunda Indah : Kolaborasi Jadi Kunci Penguatan Mutu Pendidikan di Lumajang

Tuesday, 7 April 2026 - 16:47 WIB

Penguatan Kepala Sekolah di Lumajang, Upaya Mendorong Pendidikan Usia Dini Lebih Terarah

Monday, 6 April 2026 - 17:53 WIB

Waspada, Gunung Semeru di Lumajang Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.100 Meter

Monday, 6 April 2026 - 17:15 WIB

Komunitas di Lumajang Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan

Monday, 6 April 2026 - 17:01 WIB

Generasi Muda Ubah Wajah Pertanian Lumajang Lewat Brigade Pangan

Monday, 6 April 2026 - 12:52 WIB

Kodim 0821 bersama Pusterad Mabes TNI AD Berikan Cinderamata kepada Awak Media di Lumajang

Monday, 6 April 2026 - 12:45 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan Desa, Komisi A DPRD Lumajang Dorong Reformasi BUMDes

Berita Terbaru