Lumajang, Satu Detik — Beberapa hari terakhir ini keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Lumajang kian meluas.
Tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, krisis pasokan juga dirasakan lebih parah di daerah terpencil seperti Kecamatan Tempursari yang memiliki keterbatasan akses distribusi.
Suara warga mencuat di berbagai platform media sosial, salah satunya melalui grup Facebook “Sambat Buunda”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang warga Tempursari, Aris Hariyanto, mengungkapkan keresahannya atas kondisi yang menurutnya telah berlangsung cukup lama tanpa solusi nyata.
“Tolong gas di daerah Tempursari dikondisikan, bunda. Bunda pasti juga mengerti bahwa Tempursari adalah wilayah paling ujung di Kabupaten Lumajang dan akses kami sangat terbatas. Maka jika suplai bahan hampir tidak ada, kepada siapa lagi kami mengadu?” tulisnya, Rabu (8/4/2026) .
Keluhan tersebut mencerminkan situasi yang tidak hanya bersifat sementara, melainkan telah menjadi persoalan struktural dalam distribusi energi bersubsidi di wilayah pinggiran.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, masalah utama yang dihadapi warga adalah tidak meratanya distribusi LPG bersubsidi.
Wilayah seperti Tempursari yang secara geografis terpencil, menghadapi tantangan tambahan berupa akses jalan dan jarak dari pusat distribusi.
Kondisi ini menyebabkan pasokan LPG tidak hanya terbatas, tetapi juga tidak menentu.
Warga mengaku sering kali harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mendapatkan gas dengan harga normal.
Dalam beberapa kasus, harga melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat kelangkaan.
Sementara itu, di wilayah Kota Lumajang, persoalan muncul dalam bentuk antrean panjang di pangkalan dan agen LPG.
Warga rela mengantre sejak pagi hari demi mendapatkan jatah gas melon yang semakin sulit diperoleh.
Namun, persoalan tidak berhenti di situ, sejumlah pangkalan dilaporkan memberlakukan pembatasan pembelian hanya bagi warga yang berdomisili di kelurahan setempat.
Akibatnya, warga dari luar wilayah tersebut terpaksa pulang dengan tangan kosong meski telah mengantre lama.
“Kami sudah antre lama, tapi karena KTP bukan dari kelurahan sini, tidak dilayani. Padahal kebutuhan kami sama,” ujar Suyati salah satu warga Jalan Sultan Agung.
Fenomena ini memunculkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan.
Beberapa pengamat lokal menilai, sistem distribusi yang tidak fleksibel serta minimnya pengawasan membuka celah ketimpangan akses.
Selain itu, kemungkinan adanya praktik penyaluran tidak tepat sasaran juga menjadi perhatian. LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diduga masih digunakan oleh kelompok yang tidak berhak, sehingga memperparah kelangkaan di tingkat akar rumput.
Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.
Beberapa usulan yang mencuat antara lain penambahan kuota distribusi untuk wilayah terpencil, pengawasan ketat terhadap pangkalan, serta kebijakan yang lebih inklusif dalam pelayanan.
Bagi masyarakat Tempursari dan wilayah pinggiran lainnya, ketersediaan LPG bukan sekadar soal energi, melainkan kebutuhan dasar sehari-hari yang menyangkut kelangsungan hidup.
Tanpa intervensi yang tepat, kelangkaan ini berpotensi terus berlanjut dan memperlebar kesenjangan antara wilayah pusat dan pinggiran di Kabupaten Lumajang. (Yon)
Penulis : Yoni Kristianto
Editor : Teguh Ekaja
