Dandim Lumajang Instruksikan Respons Cepat Temuan Distribusi LPG 3 Kg

- Penulis Berita

Thursday, 9 April 2026 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dandim 0821 Lumajang Letkol Arh Anton Subhandi, S.AP., M.IP

Dandim 0821 Lumajang Letkol Arh Anton Subhandi, S.AP., M.IP

Lumajang, Satu Detik – Komandan Kodim 0821 Lumajang, Anton Subhandi, menegaskan seluruh jajaran TNI di wilayahnya untuk bergerak cepat dan terukur dalam merespons temuan di lapangan terkait distribusi LPG 3 kilogram.

Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis, 9 April 2026.

Menurutnya, setiap informasi yang diterima tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, melainkan harus segera ditindaklanjuti secara konkret.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Semua jajaran bergerak. Tidak ada ruang untuk pembiaran,” ujar Anton.

Ia menilai, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Dalam pelaksanaannya, pengawasan distribusi melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur terkait lainnya agar mampu menjangkau seluruh rantai distribusi hingga tingkat bawah.

Anton mengatakan, penyimpangan distribusi LPG bersubsidi bukan persoalan sepele. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada energi murah untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, setiap indikasi pelanggaran harus dipandang serius dan direspons tanpa jeda.

Ia juga menginstruksikan agar laporan perkembangan di lapangan disampaikan secara berjenjang dan real time guna mempercepat pengambilan keputusan.

“Setiap perkembangan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.

Selain pengawasan, aparat teritorial diminta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat serta tidak menimbulkan keresahan.

Menurut Anton, pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban distribusi LPG.

Dengan langkah serentak seluruh jajaran, ia optimistis penertiban distribusi LPG di Lumajang dapat berjalan lebih efektif, sehingga ketersediaan tetap terjaga dan penyalurannya tepat sasaran.

Upaya ini, ujarnya, merupakan bagian dari komitmen menjaga stabilitas daerah agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu oleh praktik distribusi yang menyimpang.(har)

Lumajang, Satu Detik – Komandan Kodim 0821 Lumajang, Anton Subhandi, menegaskan seluruh jajaran TNI di wilayahnya untuk bergerak cepat dan terukur dalam merespons temuan di lapangan terkait distribusi LPG 3 kilogram.

Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis, 9 April 2026.

Menurutnya, setiap informasi yang diterima tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, melainkan harus segera ditindaklanjuti secara konkret.

“Semua jajaran bergerak. Tidak ada ruang untuk pembiaran,” ujar Anton.

Ia menilai, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Dalam pelaksanaannya, pengawasan distribusi melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur terkait lainnya agar mampu menjangkau seluruh rantai distribusi hingga tingkat bawah.

Anton mengatakan, penyimpangan distribusi LPG bersubsidi bukan persoalan sepele. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada energi murah untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, setiap indikasi pelanggaran harus dipandang serius dan direspons tanpa jeda.

Ia juga menginstruksikan agar laporan perkembangan di lapangan disampaikan secara berjenjang dan real time guna mempercepat pengambilan keputusan.

“Setiap perkembangan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.

Selain pengawasan, aparat teritorial diminta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat serta tidak menimbulkan keresahan.

Menurut Anton, pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban distribusi LPG.

Dengan langkah serentak seluruh jajaran, ia optimistis penertiban distribusi LPG di Lumajang dapat berjalan lebih efektif, sehingga ketersediaan tetap terjaga dan penyalurannya tepat sasaran.

Upaya ini, ujarnya, merupakan bagian dari komitmen menjaga stabilitas daerah agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu oleh praktik distribusi yang menyimpang.(Har)

Facebook Comments Box

Penulis : Hariyanto

Editor : Teguh Ekaja

Berita Terkait

Bupati Lumajang Geram LPG 3 Kg Langka Tiga Pekan, Harga Tembus Rp35.000
Wabup Lumajang Tekankan Percepatan Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg Lumajang, Satu Detik – Yudha Adji Kusuma menegaskan bahwa upaya perbaikan distribusi LPG 3 kilogram harus segera memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM yang digelar di Ruang Mahameru Kantor Bupati Kabupaten Lumajang, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait tidak boleh berhenti pada tahap koordinasi saja, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG tetap terjaga. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan, percepatan penanganan menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap LPG sebagai salah satu kebutuhan dasar. Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga pihak terkait di lapangan. Kerja sama yang solid dinilai mampu membuat setiap langkah penanganan berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, penguatan pemantauan di lapangan terus dilakukan guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang konsisten, alur distribusi diharapkan semakin tertib dan merata. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga ketersediaan energi agar tetap stabil dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. 8wPeran aktif masyarakat dalam mendukung ketertiban distribusi dinilai penting untuk mempercepat pemulihan kondisi di lapangan. Dengan langkah yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Lumajang diharapkan segera kembali normal, stabil, dan sesuai ketentuan.(har)
Ketua DPRD Lumajang Tekankan Penanganan Menyeluruh Distribusi LPG 3 Kg
Masyarakat Tak Perlu Panik, Pertamina Tambah 18 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Lumajang
Pemkab Lumajang Perkuat Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Libatkan Wilayah dan Masyarakat
Pemkab Lumajang Wajibkan Pengecer LPG 3 Kg Miliki NIB
Pemkab Lumajang Batasi Penggunaan LPG 3 Kg Bersubsidi untuk Jaga Ketepatan Sasaran Lumajang, Satu Detik – Pemerintah Kabupaten Lumajang mempertegas pengaturan penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi dengan membatasi pemanfaatannya hanya bagi kelompok yang berhak. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 500.10/1/427.14/2026 sebagai langkah penataan distribusi energi agar lebih adil dan tepat sasaran. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya mengembalikan fungsi subsidi agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. “LPG 3 Kg adalah subsidi negara yang harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya harus kita jaga bersama agar tidak meluas ke sektor usaha yang sudah mampu,” ujar bupati yang akrab disapa dengan sebutan Bunda Indah ini dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026). Pembatasan difokuskan pada sektor usaha yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Sejumlah usaha seperti binatu, batik, peternakan skala tertentu, pertanian non-subsisten, restoran, hingga hotel diarahkan untuk tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi. Sebagai alternatif, pelaku usaha tersebut didorong beralih ke LPG non-subsidi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan subsidi energi agar tidak disalahgunakan. Menurut Bunda Indah, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas usaha, melainkan mendorong kemandirian sektor ekonomi sekaligus menjaga ruang fiskal negara agar tetap berpihak pada masyarakat kecil. “Kita ingin subsidi ini benar-benar menjadi jaring pengaman sosial. Dunia usaha tetap bisa berjalan, tetapi dengan skema energi yang lebih proporsional sesuai kapasitasnya,” katanya. Pemerintah menegaskan, LPG 3 kilogram sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin dan usaha mikro. Dengan pembatasan ini, distribusi diharapkan lebih terkendali dan tidak mengalami tekanan akibat konsumsi yang tidak sesuai peruntukan. Selain itu, Pemkab Lumajang juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan dengan melibatkan agen, pangkalan, serta pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan kebijakan berjalan konsisten. “Kami mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal kebijakan ini. Ketepatan sasaran subsidi adalah tanggung jawab bersama,” ujar Indah. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan arah penataan energi yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan, tetapi juga keadilan distribusi. Subsidi yang tepat sasaran diharapkan mampu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat yang paling membutuhkan.(har)
Kelangkaan LPG 3 Kg di Lumajang Meluas, Warga Desa Hingga Kota Mengeluh Berharap Pemerintah Bertindak
Tag :

Berita Terbaru

Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusumah, SH

Daerah

Wabup Lumajang Tekankan Percepatan Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg Lumajang, Satu Detik – Yudha Adji Kusuma menegaskan bahwa upaya perbaikan distribusi LPG 3 kilogram harus segera memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM yang digelar di Ruang Mahameru Kantor Bupati Kabupaten Lumajang, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait tidak boleh berhenti pada tahap koordinasi saja, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG tetap terjaga. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan, percepatan penanganan menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap LPG sebagai salah satu kebutuhan dasar. Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga pihak terkait di lapangan. Kerja sama yang solid dinilai mampu membuat setiap langkah penanganan berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, penguatan pemantauan di lapangan terus dilakukan guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang konsisten, alur distribusi diharapkan semakin tertib dan merata. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga ketersediaan energi agar tetap stabil dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. 8wPeran aktif masyarakat dalam mendukung ketertiban distribusi dinilai penting untuk mempercepat pemulihan kondisi di lapangan. Dengan langkah yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Lumajang diharapkan segera kembali normal, stabil, dan sesuai ketentuan.(har)

Berita Terkait

Thursday, 9 April 2026 - 21:43 WIB

Bupati Lumajang Geram LPG 3 Kg Langka Tiga Pekan, Harga Tembus Rp35.000

Thursday, 9 April 2026 - 21:37 WIB

Dandim Lumajang Instruksikan Respons Cepat Temuan Distribusi LPG 3 Kg

Thursday, 9 April 2026 - 21:30 WIB

Wabup Lumajang Tekankan Percepatan Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg Lumajang, Satu Detik – Yudha Adji Kusuma menegaskan bahwa upaya perbaikan distribusi LPG 3 kilogram harus segera memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM yang digelar di Ruang Mahameru Kantor Bupati Kabupaten Lumajang, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait tidak boleh berhenti pada tahap koordinasi saja, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG tetap terjaga. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan, percepatan penanganan menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap LPG sebagai salah satu kebutuhan dasar. Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga pihak terkait di lapangan. Kerja sama yang solid dinilai mampu membuat setiap langkah penanganan berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, penguatan pemantauan di lapangan terus dilakukan guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang konsisten, alur distribusi diharapkan semakin tertib dan merata. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga ketersediaan energi agar tetap stabil dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. 8wPeran aktif masyarakat dalam mendukung ketertiban distribusi dinilai penting untuk mempercepat pemulihan kondisi di lapangan. Dengan langkah yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Lumajang diharapkan segera kembali normal, stabil, dan sesuai ketentuan.(har)

Thursday, 9 April 2026 - 21:26 WIB

Ketua DPRD Lumajang Tekankan Penanganan Menyeluruh Distribusi LPG 3 Kg

Wednesday, 8 April 2026 - 20:16 WIB

Masyarakat Tak Perlu Panik, Pertamina Tambah 18 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Lumajang

Wednesday, 8 April 2026 - 18:36 WIB

Pemkab Lumajang Wajibkan Pengecer LPG 3 Kg Miliki NIB

Wednesday, 8 April 2026 - 18:31 WIB

Pemkab Lumajang Batasi Penggunaan LPG 3 Kg Bersubsidi untuk Jaga Ketepatan Sasaran Lumajang, Satu Detik – Pemerintah Kabupaten Lumajang mempertegas pengaturan penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi dengan membatasi pemanfaatannya hanya bagi kelompok yang berhak. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 500.10/1/427.14/2026 sebagai langkah penataan distribusi energi agar lebih adil dan tepat sasaran. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya mengembalikan fungsi subsidi agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. “LPG 3 Kg adalah subsidi negara yang harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya harus kita jaga bersama agar tidak meluas ke sektor usaha yang sudah mampu,” ujar bupati yang akrab disapa dengan sebutan Bunda Indah ini dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026). Pembatasan difokuskan pada sektor usaha yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Sejumlah usaha seperti binatu, batik, peternakan skala tertentu, pertanian non-subsisten, restoran, hingga hotel diarahkan untuk tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi. Sebagai alternatif, pelaku usaha tersebut didorong beralih ke LPG non-subsidi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan subsidi energi agar tidak disalahgunakan. Menurut Bunda Indah, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas usaha, melainkan mendorong kemandirian sektor ekonomi sekaligus menjaga ruang fiskal negara agar tetap berpihak pada masyarakat kecil. “Kita ingin subsidi ini benar-benar menjadi jaring pengaman sosial. Dunia usaha tetap bisa berjalan, tetapi dengan skema energi yang lebih proporsional sesuai kapasitasnya,” katanya. Pemerintah menegaskan, LPG 3 kilogram sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin dan usaha mikro. Dengan pembatasan ini, distribusi diharapkan lebih terkendali dan tidak mengalami tekanan akibat konsumsi yang tidak sesuai peruntukan. Selain itu, Pemkab Lumajang juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan dengan melibatkan agen, pangkalan, serta pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan kebijakan berjalan konsisten. “Kami mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal kebijakan ini. Ketepatan sasaran subsidi adalah tanggung jawab bersama,” ujar Indah. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan arah penataan energi yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan, tetapi juga keadilan distribusi. Subsidi yang tepat sasaran diharapkan mampu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat yang paling membutuhkan.(har)

Wednesday, 8 April 2026 - 15:11 WIB

Kelangkaan LPG 3 Kg di Lumajang Meluas, Warga Desa Hingga Kota Mengeluh Berharap Pemerintah Bertindak

Berita Terbaru

Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusumah, SH

Daerah

Wabup Lumajang Tekankan Percepatan Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg Lumajang, Satu Detik – Yudha Adji Kusuma menegaskan bahwa upaya perbaikan distribusi LPG 3 kilogram harus segera memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM yang digelar di Ruang Mahameru Kantor Bupati Kabupaten Lumajang, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait tidak boleh berhenti pada tahap koordinasi saja, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG tetap terjaga. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan, percepatan penanganan menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap LPG sebagai salah satu kebutuhan dasar. Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga pihak terkait di lapangan. Kerja sama yang solid dinilai mampu membuat setiap langkah penanganan berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, penguatan pemantauan di lapangan terus dilakukan guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang konsisten, alur distribusi diharapkan semakin tertib dan merata. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga ketersediaan energi agar tetap stabil dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. 8wPeran aktif masyarakat dalam mendukung ketertiban distribusi dinilai penting untuk mempercepat pemulihan kondisi di lapangan. Dengan langkah yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Lumajang diharapkan segera kembali normal, stabil, dan sesuai ketentuan.(har)

Thursday, 9 Apr 2026 - 21:30 WIB