Lumajang, Satu Detik – Pemerintah Kabupaten Lumajang belum dapat bergabung dalam peluncuran serentak Program Sekolah Rakyat yang digelar secara nasional pada Senin (14/7/2025).
Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) menjelaskan, alasan utamanya adalah infrastruktur dan sarana fisik di lokasi yang direncanakan belum memadai.
“Untuk launching Sekolah Rakyat serentak, Pemkab Lumajang belum bisa ikut karena infrastruktur dan fasilitas fisik belum siap. Tapi kami sedang berproses menyiapkan semuanya,” ujar Bunda Indah di sela kegiatan, Rabu (16/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski belum bergabung dalam tahap awal, Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program strategis nasional ini. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
“Lahannya sudah kami siapkan. Saat ini sedang dalam proses penggantian sertifikat untuk kemudian dihibahkan ke pemerintah pusat,” lanjutnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang dilaksanakan melalui Kementerian Sosial RI. Tujuannya adalah menghadirkan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan secara sosial.
Pada tahap pertama Juli 2025, sebanyak 100 titik sekolah rakyat resmi beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini mencakup 396 rombongan belajar dengan total 9.780 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 19 titik. Namun Lumajang belum termasuk karena masih dalam proses administrasi dan pembangunan.
Bunda Indah menegaskan bahwa keikutsertaan Lumajang bukan semata demi seremoni, melainkan ingin memastikan kesiapan yang matang agar sekolah benar-benar memberi dampak nyata.
“Ketika nanti Sekolah Rakyat dibuka di Lumajang, kami pastikan tidak sekadar hadir, tapi benar-benar berfungsi secara maksimal dan memberi dampak bagi anak-anak dan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Desa Kebonan dipilih karena dinilai strategis, memiliki lahan luas, dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini terbatas aksesnya terhadap pendidikan.
Pemkab Lumajang melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan kini tengah berkoordinasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi. Mulai dari pengurusan lahan, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan kurikulum berbasis vokasi dan penguatan karakter.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik transformasi pendidikan nasional yang tidak hanya membuka akses lebih luas, tapi juga menanamkan nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi sejak dini.
“Sekolah ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Maka kami ingin memastikan kehadirannya benar-benar membawa manfaat,” tutup Bupati Indah.
Pemkab menargetkan pembangunan fisik dimulai segera setelah proses hibah rampung. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal dan mendukung agar kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian dari gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Hari)
Penulis : Hariyanto
Editor : Mujibul Choir
