Pengusaha Stockpile Pasir Lumajang Protes Sistem Barcode

- Penulis Berita

Tuesday, 27 January 2026 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus stockpile saat berkoordinasi Pemkab Lumajang

Pengurus stockpile saat berkoordinasi Pemkab Lumajang

Lumajang, Satu Detik – Puluhan pengusaha stockpile pasir di wilayah selatan Kabupaten Lumajang menuntut keadilan atas pemberlakuan sistem barcode atau Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dinilai timpang antar wilayah.

Para pengusaha sempat berencana menggelar aksi di pos pantau Desa Madurejo, Kecamatan Pasirian. Namun, rencana tersebut berhasil diredam setelah dilakukan dialog intensif antara perwakilan pengusaha dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Selasa (27/1/2026).

Ketua Pengusaha Stockpile Lumajang, Didik Sofyan Arif, mengatakan keberadaan check point Madurejo selama ini merugikan pelaku usaha di wilayah selatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai jumlah barcode yang dikenakan tidak mencerminkan asas keadilan.

“Di wilayah selatan dikenakan empat barcode, sementara di wilayah utara hanya dua sampai tiga barcode, khususnya untuk kendaraan tronton. Ini yang kami anggap tidak adil,” kata Didik usai dialog.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) mengambil langkah cepat untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Kepala BPRD Lumajang, Endhi Setyo Arifianto, menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan memberlakukan kebijakan sementara berupa penerapan tiga barcode bagi seluruh armada tronton yang melintas di pos pantau Madurejo.

“Bupati menginstruksikan agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk sementara, kami terapkan tiga SKAB bagi tronton yang melintas di pos ini,” ujar Endhi.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bersifat transisional. Menurutnya, ketentuan empat barcode akan kembali diberlakukan setelah pos pemeriksaan resmi dipindahkan ke wilayah utara, tepatnya di Kecamatan Kedungjajang.

Saat ini, rencana relokasi check point tersebut masih dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, guna memastikan sistem pemungutan pajak yang lebih merata.

“Pemberlakuan tiga SKAB ini belum bisa ditentukan sampai kapan. Yang jelas, menunggu pos Kedungjajang siap beroperasi,” pungkas Endhi.(Har)

Facebook Comments Box

Penulis : Hariyanto

Editor : MJ Choir

Berita Terkait

Kasus Peluru Nyasar di MTsN Lumajang Belum Terungkap
Satlantas Polres Lumajang Bagikan Bunga dan Cokelat kepada Pengendara Tertib
Bupati Lumajang Instruksikan Fasilitas Kesehatan Tidak Menolak Pasien Tidak Mampu
Satlantas Polres Lumajang Gelar Ramp Check Angkutan Umum di Terminal Minak Koncar
PWI Lumajang Dorong Peningkatan UKW, Baru 30 Persen Wartawan yang Kompeten
PWI Tegaskan, HPN 2026 di Lumajang Bukan Sekadar Seremoni
DPRD Lumajang Soroti Pembenahan Sarpras Pendidikan dan Kebijakan Regrouping Sekolah
DPRD Lumajang Soroti Ketidakjelasan Status Sekolah Swasta yang Layak Dinegerikan

Berita Terkait

Tuesday, 10 February 2026 - 21:58 WIB

Kasus Peluru Nyasar di MTsN Lumajang Belum Terungkap

Tuesday, 10 February 2026 - 21:55 WIB

Satlantas Polres Lumajang Bagikan Bunga dan Cokelat kepada Pengendara Tertib

Tuesday, 10 February 2026 - 21:51 WIB

Bupati Lumajang Instruksikan Fasilitas Kesehatan Tidak Menolak Pasien Tidak Mampu

Monday, 9 February 2026 - 23:25 WIB

PWI Lumajang Dorong Peningkatan UKW, Baru 30 Persen Wartawan yang Kompeten

Monday, 9 February 2026 - 23:22 WIB

PWI Tegaskan, HPN 2026 di Lumajang Bukan Sekadar Seremoni

Tuesday, 3 February 2026 - 23:07 WIB

DPRD Lumajang Soroti Pembenahan Sarpras Pendidikan dan Kebijakan Regrouping Sekolah

Tuesday, 3 February 2026 - 23:00 WIB

DPRD Lumajang Soroti Ketidakjelasan Status Sekolah Swasta yang Layak Dinegerikan

Tuesday, 3 February 2026 - 05:11 WIB

Bawa Puluhan Gram Sabu, 2 Pria Pengendara Mobil Calya Diciduk Polisi di Jalur Trans Kalimantan

Berita Terbaru

Kasi Pidm Sihumas Polres Lumajang Ipda Suprapto, SH

Daerah

Kasus Peluru Nyasar di MTsN Lumajang Belum Terungkap

Tuesday, 10 Feb 2026 - 21:58 WIB

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lumajang

Uncategorized

Kades dan Perangkat Desa di Lumajang Belum Terima Gaji Dua Bulan

Monday, 9 Feb 2026 - 23:35 WIB